Bogor | Delikperkara – Setelah temuan adanya aktivitas penimbunan BBM di sebuah gudang di Jalan Artesis, Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, kini mencuat dugaan lebih serius. Sejumlah pihak menuding praktik ilegal tersebut diduga mendapat backing dari oknum aparat militer.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Cabang Bogor menyatakan sikap tegas dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reformasi internal di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ketua GMPRI Cabang Bogor, Yogi Ariananda, mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait keterlibatan oknum aparat dalam jaringan mafia BBM bersubsidi di wilayah Jawa Barat dan Polda Metro Jaya
“Hari ini banyak mafia BBM bersubsidi yang beroperasi dengan aman karena di-backup bahkan dikendalikan oleh oknum-oknum TNI. Ini mencederai semangat reformasi dan merugikan rakyat kecil,” ujar Yogi kepada Awak media, Rabu (15/10/2025).
GMPRI menyoroti dugaan kuat adanya keterlibatan oknum TNI berinisial “J”, yang disebut bertugas di satuan Armed 7. Oknum tersebut diduga menjadi pengendali lapangan dalam aktivitas distribusi gelap BBM bersubsidi di perbatasan Cileungsi–Bekasi.
Dari hasil penelusuran tim investigasi, modus operandi yang dijalankan terbilang rapi dan sistematis. Para pelaku menggunakan truk Fuso boks yang telah dimodifikasi, dilengkapi mesin penyedot dan kempu (drum logam) berkapasitas 4.000 hingga 8.000 liter. Setiap harinya, mereka diduga dapat mengumpulkan hingga 40 ton (KL) solar subsidi dari berbagai SPBU di sekitar Bekasi dan Bogor.
BBM hasil penimbunan tersebut kemudian dialihkan dan dijual kembali sebagai High Speed Diesel (HSD) untuk kebutuhan industri dengan harga jauh lebih tinggi dari harga subsidi. Praktik ini jelas melanggar hukum dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Yogi menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Kami mendesak Presiden Prabowo untuk menegakkan disiplin dan melakukan reformasi di tubuh TNI. Jangan sampai marwah TNI sebagai penjaga bangsa rusak akibat ulah segelintir oknum yang berkolusi dengan mafia energi,” tegasnya.
Selain itu, GMPRI juga meminta Pertamina dan BPH Migas memperketat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, selain itu GMPRI juga meminta Pertamina berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk periksa dan tangkap oknum perusahaan BBM Industri yang tidak memiliki izin lengkap untuk diperiksa terkhusus PT. Potro Joyo Utomo.
“Saya meminta BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum untuk periksa dan tangkap perusahaan BBM Industri yang tidak memiliki izin yang masih beroperasi dalam pengiriman BBM agar segera di usut karena diduga BBM yang digunakan hasil dari BBM Industri bukan dari Pertamina”. Ucapnya.
“Rakyat kecil yang seharusnya menikmati subsidi justru tidak kebagian karena permainan mafia. Ini bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial,” tambah Yogi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Armed 7 maupun Kodam III/Siliwangi belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.
Redaksi LintasUpdate masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak TNI dan instansi terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Pewarta : Team Editor : Jho Copyright © Delikperkara 2025
